Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih punyai tunggakan pungutan agunan kesehatan nasional (JKN) terhadap BPJS Kesehatan sebesar Rp 12, 88 miliar.
Tunggakan pungutan itu buat peserta JKN penerima pemberian pungutan (PBI) periode bulan Oktober sampai Desember 2019.
" Buat pelunasannya, kami belum dapat membayarkannya tahun 2019 lantaran anggarannya baru diusulkan tahun depannya, " kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto di Kudus, Kamis, 17 Oktober 2019.
Joko memperjelas, tunggakan sebesar Rp 12, 88 miliar itu belum termasuk juga menambahkan 10. 000 peserta baru yg udah didaftarkan ke BPJS Kesehatan Kudus.
Banyaknya peserta JKN PBI sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kudus mulainya sejumlah 186. 754 orang, setelah itu ada menambahkan 10. 000 orang.
Pada tahun 2020 diprediksikan banyaknya peserta JKN PBI makin bertambah, menyalip ada perkiraan pengurangan banyaknya peserta JKN PBI.
Yg di tanggung oleh APBN buat diberikan terhadap pemda dan tujuan buat capai Universal Health Coverage (UHC) atau lingkup kesehatan komplet untuk masyarakat Kudus.
Lebih jauh Joko mengasumsikan banyaknya peserta JKN PBI pada tahun 2020 bakalan capai 200. 000 orang. " Sampai kepentingan biaya buat penuhi pungutan mereka saat 1 tahun capai Rp 55, 2 miliar.
Kepentingan biaya sebesar itu, dengan estimasi harga pungutan JKN PBI sebelum naik sebesar Rp 23. 000 per orang, dan harga lampu led kepentingan biaya disaat pungutan JKN naik berubah menjadi Rp 42. 000 per orang. Sampai keseluruhan kepentingan anggarannya dapat capai Rp 102, 41 miliar.
Apabila pungutan masih yg lama, jadi kepentingan biaya tahun 2020 termasuk juga tunggakan capai Rp 68, 1 miliar, dan disaat pungutan naik jadi kepentingan anggarannya capai Rp 120, 88 miliar, " kata Joko. Sesaat alokasi biaya yg udah masuk ke Ide Kerja Pemerintah Wilayah (RKPD) 2020 sebesar Rp 56, 8 miliar sampai masih kurang.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Khusus Kudus Maya Susanti membetulkan kalau Pemkab Kudus memang punyai tunggakan pungutan JKN PBI buat tagihan bulan Oktober, November serta Desember 2019.
Banyaknya tunggakannya berdasar pada hitungan BPJS Kesehatan lebih dari Rp 12, 88 miliar, namun capai Rp 13, 432 miliar.
Angka tunggakan sebesar itu, rinciannya buat tagihan bulan Oktober 2019 dengan banyaknya peserta 186. 754 orang tambah harga wallpaper dinding lagi dengan peserta susulan bulan September 2019 sejumlah 13. 773 orang.
Lalu tagihan pungutan bulan November 2019 termasuk juga peserta susulan bulan Oktober sejumlah 10. 000 orang dan pungutan bulan Desember 2019 sampai keseluruhan piutang tahun 2019 capai Rp 13, 43 miliar.
BPJS Kesehatan begitu mengharapkan tunggakan itu dapat lekas dilunasi, peserta JKN pun tetap dapatkan layanan. Di antara penghasilan dengan pengeluaran BPJS Kesehatan pun belum sama, lantaran klaim dari layanan kesehatan terus dibayarkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar