Akhirnya Presiden Tanda Tangani Kenaikan Tarif BPJS 2020

Pemerintah sah meningkatkan pungutan program Agunan Kesehatan Nasional atau JKN yang diurus oleh Tubuh Pelaksana Agunan Sosial atau BPJS Kesehatan pada tahun kedepan.
Kenaikan pungutan sesuai saran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kenaikan pungutan itu sah bersamaan ditandatanganinya Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Pergantian atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Agunan Kesehatan.
Beleid itu di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019.
Berdasar Perpres itu, tercatat dalam Klausal 29, pungutan peserta Penerima Pertolongan Pungutan (PBI) bertambah jadi Rp 42 ribu dari sekarang sebesar Rp 25.500.
Kenaikan pungutan PBI yang datang dari budget pemerintah ini akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019.
Kenaikan pungutan berlangsung pada semua fragmen peserta. Dalam Klausal 34 beleid itu ditata jika pungutan peserta Pekerja Bukan Penerima Gaji (PBPU) Kelas 3 akan bertambah jadi Rp 42 ribu, dari sekarang sebesar Rp 25.500.
Pungutan peserta atau mandiri Kelas 2 akan bertambah jadi Rp 110 ribu dari sekarang sebesar harga raket yonex Rp 51 ribu. Lalu, pungutan peserta Kelas 1 akan naik jadi Rp 160 ribu dari sekarang sebesar Rp 80 ribu.
"Besaran pungutan seperti disebut pada ayat 1 [Pasal 34] mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," tercatat dalam beleid itu.
Diluar itu, Klausal 30 mengendalikan pergantian penghitungan pungutan Peserta Pekerja Penerima Gaji (PPU) yang terdiri atas ASN, Prajurit, Polri.
Besaran pungutan sebesar 5 % dari upah per bulan terbagi dalam 4 % yang dibayar oleh pemberi kerja serta 1 % dibayar oleh peserta, awalnya pemberi kerja membayar 3 % serta peserta 2 %.
Klausal 32 mengendalikan batas paling tinggi dari upah per bulan yang dipakai jadi fundamen harga engsel penghitungan besaran pungutan peserta PPU bertambah jadi Rp 12 juta. Sekarang batas atas itu masih sebesar Rp 8 juta.
Diluar itu, dalam Klausal 33 ditata jika upah yang dipakai jadi fundamen penghitungan pungutan buat peserta PPU terbagi dalam upah inti, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan karier, serta tunjangan kapasitas.
Awalnya yang jadikan fundamen penghitungan cuma upah inti serta tunjangan keluarga.
Berdasar Klausal 33A, pergantian ketetapan formasi prosentase itu berlaku mulai 1 Oktober 2019.
Lalu, Klausal 103A mengendalikan jika pemerintah pusat memberi pertolongan permodalan pungutan pada pemda sebesar Rp19.000 per orang per bulan buat masyarakat yang didaftarkan oleh pemda.
Pertolongan itu diberi terhitung semenjak Agustus 2019 sampai Desember 2019.
Untuk tingkatkan kualitas serta kesinambungan program JKN butuh dikerjakan rekonsilasi beberapa ketetapan dalam Perpres 82/2018 mengenai Agunan Kesehatan [yang mengendalikan besaran iuran] tercatat dalam beleid itu.

Defisit Keuangan BPJS Sangat Membuat Resah Pengguna Layanannya

BPJS Kesehatan menjelaskan sekarang ini masih tunggu suntikan dana dari Biaya Penerimaan Berbelanja Negara (APBN) lewat Kementerian Keuangan buat membayar tunggakan klaim rumah sakit yang udah jatuh tempo.
" Masih ada lebih kurang Rp 19 triliun tagihan klaim rumah sakit yang udah jatuh tempo serta belum dapat dibayarkan lantaran masih tunggu peraturan Kementerian Keuangan kata Direktur Rencana.
Perihal itu diungkapkan Mundhiarno di celah Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI Rujukan Koreksi Pungutan Jadi Perbaikan Sistemik Program JKN-KIS di Kampus Gadjah Mada Yogyakarta.
Mudiharno mengatakan Kementerian Keuangan idenya bakal berikan penambahan dana buat menuntaskan pembayaran klaim rumah sakit yang udah jatuh tempo itu.
Dengan catatan udah ada peraturan koreksi pembayaran pungutan. Koreksi pembayaran harga gitar akustik pungutan cuma berlaku dahulu buat peserta PBI Penerima Pemberian Pungutan pungkasnya.
Anggota Dewan Agunan Sosial Nasional (DJSN) , Angger P. Yuwono memberikan masukan koreksi pembayaran pungutan itu sekarang ini udah di ajukan ke presiden serta tunggu perjanjian. Koreksi pungutan ini udah dilaksanakan pengujian dengan cara masak.
Kajiannya, kata Angger, pun memanfaatkan data-data operasional BPJS saat sekian tahun paling akhir. Menurut dia kenaikan pungutan dilaksanakan buat menghimpit defisit.
Apabila masukan koreksi pungutan diketahui, kami prediksi defisit dapat hilang dalam jangka periode dua tahun. Bila tak diketahui jadi akan berlagsung defisit ujarnya.
Disamping itu, Ketua Pusat Pembiayaan serta Agunan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan, Kalsum Komaryati mengemukakan masukan koreksi pungutan udah diberitakan Menteri Keuangan dalam rapat kerja Komisi IX serta XI.
Buat PBI Pusat serta Wilayah kedepannya berubah menjadi Rp 42 ribu. Dan buat Peserta Bukan Penerima Penghasilan (PBPU) kelas tiga sebesar Rp 42 ribu, kelas dua Rp 110 ribu serta kelas satu Rp 160 ribu.
Sesaat buat peserta BPJS dari bagian Pekerja Penerima Penghasilan (PPU) terus lima prosen. Terdiri harga kaca buat pekerja memikul satu prosen, dan pemilik kerja empat prosen dari pemasukan.
Program JKN-KIS udah berikan perlindungan keuangan atas dampak sakit penduduk, mencegahan kemiskinan dan perbaikan layanan kesehatan yang bekerja sama-sama dengan BPJS Kesehatan.

Peran keseluruhan Program JKN-KIS pada perekonomian Indonesia di tahun 2016 capai Rp 152, 2 triliun. Angka itu diprediksikan naik berubah menjadi Rp 289 triliun pada tahun 2021.

Terasa Begitu Berat Bagi Pengusaha Properti Untuk Berhasil 2019

Himpunan Pengembang Pemukiman Serta Perumahan Rakyat (Himperra) menjelaskan tahun 2019 sebagai tahun paling susah yang wajib dijumpai pebisnis property. Kesukaran paling besar, terpenting dihadapi pengembang rumah bersubsidi.
" Saat kami bergulat di dunia property lebih kurang 24 tahun, 2019 yaitu tahun paling susah yg kami menantang kata Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja selesai buka Musda I serta Pelantikan DPD Himperra Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu 16 Oktober 2019.
Endang memperjelas tahun 2019 paling sukar lantaran biaya buat rumah bersubsidi kuran. Prosedur APBN Pergantian Tahun 2019 tidak juga ada jadi imbas dari implementasi Pemilu 2019.
Alokasi bantuan perumahan rakyat tahun ini terbatas sampai semua (faksi berkenaan usaha property) termasuk juga kami kehabisan bahar bakar buat biaya rumah bersubsidi kata Endang.
Walaupun menghadapi keadaan yg sukar, kata Endang, Himperra terus yakin dapat lewat tahun 2019 ini secara baik lebih ada cadangan program dari pemerintah ialah berbentuk.
Pemberian Pembiayaan Perumahan Berbasiskan Tabungan atau BP2BT. Itu (Program BP2BT) ada 14 unit (rumah) , namun diujicobakan dahulu 500 unit serta itu mesti harga pasir terserap di bulan ini, " ujarnya.
Menurutnya, pemerintah membuat jadi lebih mudah penduduk punyai rumah bersubsidi lewat Program BP2BT seperti berkenaan sertifikat laik manfaat (SLF) , uang muka serta saat tabungan.
Pemberian uang muka yg Rp4 juta itu dapat dibuang atau dipindahkan ke KPR. Itu juga meringankan. Namun kita masih tunggu SK atau Permen-nya yg dijanjikan minggu-minggu ini ujarnya.
Oleh sebab itu, Endang menghimbau semuanya pebisnis property buat ikut serta dalam Program BP2BT ketimbang tunggu program lain.
Supaya saja kita programkan BP2BT bila FLPP kelak turun kita ringan migrasinya serta ini bakal harga kayu mendukung realisasi Program Satu Juta Rumah yg direncanakan oleh Kementerian PUPR ujarnya.
Ketua Perhimpunan Hotel serta Restoran Indonesia (PHRI) , Kota Batam, Muhammad Mansyur menilainya pertarungan usaha perhotelan di wilayahnya mulai tak sehat. Gara-gara banyak hotel baru yg banyak muncul, harga hotel bintang empat di Batam lantas rusak.
Menurutnya, dalam situs online booking hotel, harga hotel bintang empat dipasarkan cuma Rp400 ribu/malam, bahkan juga hingga Rp300 ribu/malam saja.
Bila harga hotel bintang empat saja begitu, berapakah hotel bintang tiga mesti membandrol harga? Disana dapat kita lihat usaha perhotelan di Batam tengah tidak sehat, " kata Mansyur terhadap kami tempo hari siang.

Pertarungan hotel di Batam bertambah ketat lantaran di berapakah daerah makin bertambah dibuat hotel baru. Hingga sekarang ini 200 hotel udah berada pada Batam, yg baru-baru banyak, namun tamu tak ada menambahkan ujarnya.

Tagihan Iuran BPJS Membebani Rakyat Khususnya Menengah Kebawah

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih punyai tunggakan pungutan agunan kesehatan nasional (JKN) terhadap BPJS Kesehatan sebesar Rp 12, 88 miliar.
Tunggakan pungutan itu buat peserta JKN penerima pemberian pungutan (PBI) periode bulan Oktober sampai Desember 2019.
" Buat pelunasannya, kami belum dapat membayarkannya tahun 2019 lantaran anggarannya baru diusulkan tahun depannya, " kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto di Kudus, Kamis, 17 Oktober 2019.
Joko memperjelas, tunggakan sebesar Rp 12, 88 miliar itu belum termasuk juga menambahkan 10. 000 peserta baru yg udah didaftarkan ke BPJS Kesehatan Kudus.
Banyaknya peserta JKN PBI sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kudus mulainya sejumlah 186. 754 orang, setelah itu ada menambahkan 10. 000 orang.
Pada tahun 2020 diprediksikan banyaknya peserta JKN PBI makin bertambah, menyalip ada perkiraan pengurangan banyaknya peserta JKN PBI.
Yg di tanggung oleh APBN buat diberikan terhadap pemda dan tujuan buat capai Universal Health Coverage (UHC) atau lingkup  kesehatan komplet untuk masyarakat Kudus.
Lebih jauh Joko mengasumsikan banyaknya peserta JKN PBI pada tahun 2020 bakalan capai 200. 000 orang. " Sampai kepentingan biaya buat penuhi pungutan mereka saat 1 tahun capai Rp 55, 2 miliar.
Kepentingan biaya sebesar itu, dengan estimasi harga pungutan JKN PBI sebelum naik sebesar Rp 23. 000 per orang, dan harga lampu led kepentingan biaya disaat pungutan JKN naik berubah menjadi Rp 42. 000 per orang. Sampai keseluruhan kepentingan anggarannya dapat capai Rp 102, 41 miliar.
Apabila pungutan masih yg lama, jadi kepentingan biaya tahun 2020 termasuk juga tunggakan capai Rp 68, 1 miliar, dan disaat pungutan naik jadi kepentingan anggarannya capai Rp 120, 88 miliar, " kata Joko. Sesaat alokasi biaya yg udah masuk ke Ide Kerja Pemerintah Wilayah (RKPD) 2020 sebesar Rp 56, 8 miliar sampai masih kurang.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Khusus Kudus Maya Susanti membetulkan kalau Pemkab Kudus memang punyai tunggakan pungutan JKN PBI buat tagihan bulan Oktober, November serta Desember 2019.
Banyaknya tunggakannya berdasar pada hitungan BPJS Kesehatan lebih dari Rp 12, 88 miliar, namun capai Rp 13, 432 miliar.
Angka tunggakan sebesar itu, rinciannya buat tagihan bulan Oktober 2019 dengan banyaknya peserta 186. 754 orang tambah harga wallpaper dinding lagi dengan peserta susulan bulan September 2019 sejumlah 13. 773 orang.
Lalu tagihan pungutan bulan November 2019 termasuk juga peserta susulan bulan Oktober sejumlah 10. 000 orang dan pungutan bulan Desember 2019 sampai keseluruhan piutang tahun 2019 capai Rp 13, 43 miliar.

BPJS Kesehatan begitu mengharapkan tunggakan itu dapat lekas dilunasi, peserta JKN pun tetap dapatkan layanan. Di antara penghasilan dengan pengeluaran BPJS Kesehatan pun belum sama, lantaran klaim dari layanan kesehatan terus dibayarkan.

Mulai Bangkit Dari Keterpurukan Nilai Bursa Saham Properti Nasional

Entrepreneur property memandang investasi di bidang property akan makin bergairah selesai pengumuman hasil Pemilihan presiden 2019. Hasil Pemilu sudah menghidupkan optimisme beberapa aktor industri property.
Masalahnya realisasinya yang berjalan aman tingkatkan yakin diri investor jika ekonomi Indonesia akan konstan serta tumbuh positif.
Direktur SouthCity, Peony Tang sebagai pengembang property di lokasi Pondok Cabe Jakarta Selatan waktu didapati, Selasa, 21 Mei 2019, optimis akan terdapatnya perkembangan penjualan saat Pemilihan presiden.
Peony Tang menjelaskan, walau sempat alami perlambatan di tahun kemarin, karena tindakan "wait and see" dari beberapa investor, sekarang investor mulai berani untuk ambil langkah investasi.
Ditambah dengan loyalitas pemerintah untuk melanjutkan program infrastruktur yang telah serta akan berjalan, optimisme itu semakin kuat katanya.
Peony menjelaskan, konsumen dari generasi milenial sekarang mempunyai cenderung untuk mulai berinvestasi property.
Cenderung itu khususnya sebab banyak keringanan yang diberi oleh pengembang hingga walau harga semen dengan anggaran hanya terbatas, generasi milenial masih dapat mempunyai property.
Ini tentu saja akan makin menggairahkan industri property untuk pasarkan proyeknya pascapilpres tutur ia.
Peony meyakini, di tahun ini, faksinya dapat pasarkan sampai 80 % unit apartemen di SouthCity. Ditambah lagi ide yang diusung ialah apartemen coliving pertama di Indonesia.
Seirama dengan Peony, ahli properti dari Indonesia Properti Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan jika pengembang mulai berani lakukan peluncuran project harga dispenser pascapilpres sesudah lihat keadaan ekonomi yang konstan serta tanpa ada gejolak.
Ini tingkatkan optimisme pengembang pada industri property sesudah pemilu tutur ia.
Menurut Ali, pemilihan presiden 2019 relatif punya pengaruh pada pasar property khususnya untuk fragmen menengah ke atas. Keadaan ini akan menanti sampai Oktober 2019.
Meskipun begitu, keadaan pemilihan presiden yang relatif aman akan memberikan efek positif diakhir tahun. Kami prediksikan pascapilpres, pasar property akan kembali bergerak katanya.

Selain itu, Associate Director SouthCity, Stevie Faverius Jaya menjelaskan kembali bergairahnya industri property tidak terlepas dari siklus property yang tetap berlangsung.

Mata Uang Dollar Kembali Lagi Melemahkan Nilai Tukar Rupiah di Dunia

Walaupun nilai rubah rupiah pada dolar Amerika masih rendah atau di atas Rp14. 000, akan tetapi usaha property buat kelompok menengah ke atas masih menggairahkan.
Bahkan juga meski suhu politik nasional udah mulai menghangat, saat Penentuan Presiden (Pemilihan presiden) , akan tetapi tanggapan pasar di sektor property tetap positif serta tidak begitu terpengaruh.
Direktur PT Belaputra Intiland bertindak sebagai pengembang Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Ryan Brazali menngatakan, aspek melemahnya nilai rubah rupiah pada dolar AS cuma beresiko langsung pada usaha ekspore serta import.
Sesaat buat usaha property tidak begitu beresiko subtansial, dikarenakan kebanyakan costumer udah beberapa hari menyediakan ide pembelian rumah.
Penduduk yg beli rumah di sini (Kota Baru Parahyangan) yaitu konsumen rumah baru dengan bagian midle up bukan buat investasi.
Maka dari itu, pelemahan nilai rupiah pada dolar tidak begitu pengaruhi penjualan kata Ryan di harga cat tembok celah pertemuan wartawan BCA Expo 2018 di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan.
Begitu juga dengan acara politik nasional Pemilihan presiden 2019. Ia menilainya bagian property akan tidak terpengaruh. Walaupun pada tahun politik awal mulanya sempat turunkan usaha ini.
Namun dengan sikap pasar yg menyikapi positif pada bakalan capres serta wakilnya yg bakal beradu dalam Pemilihan presiden 2019, turut mendukung dalam menyetabilkan perekonomian.
Menurutnya, berkaca pada Penentuan Kepala wilayah (Pemilihan kepala daerah) Bersama-sama 2018 lalu, penjualan unit rumah malahan naik 10% ketimbang tahun yang kemarin dalam periode sama.
Itu dapat berlangsung lantaran implementasi pemilihan kepala daerah di KBB serta Jawa Barat, terjadi aman serta lancar.
Melawan implementasi Pemilihan presiden serta Pileg 2019 waktu depan, sinyal tanda kestabilan politik pun terus tampak.
Kami mengharapkan situasi begini dapat terjadi hingga implementasi pesta demokrasi kelak kata ia.
PT Belaputra Intiland, ujar Ryan, targetkan tiap-tiap bulan ada 40 unit rumah di harga Rp1 miliar harga magic com -Rp2 miliar, terjual. Bahkan juga di sebagian model sejak mulai dikeluarkan minggu lalu, udah terjual 70%.
Sampai PT Belaputra Intiland melaksanakan pembangunan babak ke dua. Keseluruhan luas kompleks Kota Baru Parahyangan capai 1. 259 hektare sesaat yg udah diciptakan seluas 450 hektare.

Kompleks perumahan elit paling besar di KBB ini masuk dalam lokasi Kecamatan Padalarang serta Kecamatan Saguling.